Edy Harry Susanto: “KY Memeriksa Hakim Jika ada Dugaan Pelanggaran Kode Etik”

Direktur Hukum dan Pengawasan Hakim Komisi Yudisial, Edy Harry Susanto, mengatakan fungsi KY adalah memeriksa hakim yang diduga melanggar kode etik. “Jika masyarakat menemukan hakim yang melanggar, laporkan ke KY disertai dengan bukti. Kalau ada rekaman atau foto sebagai bukti akan semakin baik”, ujar Edy Harry Susanto ketika menerima perwakilan dari Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (GERAM HUKUM) ketika melakukan unjuk rasa di Komisi Yudisial (21/4/10).

Menurut Edy, posisi KY saat ini belum bisa memaksa hakim untuk memenuhi panggilan KY, jika diduga melakukan pelanggaran kode etik. Dan UU juga tidak menyatakan KY dapat memberikan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. “KY hanya memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk diberikan sanksi jika ada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik”, ujarnya ketika mengadakan dialog dengan perwakilan GERAM HUKUM.

Hakim PTUN Jakarta Dilaporkan ke KY Terkait Dugaan Praktek Mafia Peradilan

Puluhan massa dari Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (GERAM Hukum) mendatangi kantor Komisi Yudisial dan melakukan unjuk rasa menuntut ditegakkannya keadilan dengan memeriksa hakim-hakim nakal. Kedatangan mereka ke KY adalah untuk memberikan dukungan agar KY lebih berperan memeriksa hakim yang bermasalah demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Para demonstran ini mengatakan kurangnya pengawasan terhadap hakim-hakim membuat lembaga peradilan ternodai dengan praktek jual beli perkara. Keputusan pengadilan bisa diatur dengan sejumlah uang untuk menguntungkan si pemberi uang.

KPK Didesak Membongkar Dugaan Suap Pembebasan Lahan Eks Kantor Walikota Jakbar

Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) dan Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta mendesak KPK untuk mengusut dugaan suap sebesar Rp. 40 Miliar yang terjadi dalam pembebasan tanah bekas kantor walikota Jakarta Barat. Tuntutan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di halaman  Gedung DPRD DKI Jakarta – Kebon Sirih (7/4/10).

Pengelola Menaikkan Tarif Parkir, Pemerintah DKI Jakarta Keberatan

Kenaikan tarif parkir pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta mendapat tanggapan yang serius dari pemerintah dan anggota DPRD DKI Jakarta. Kenaikan tarif tersebut dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pemerintahan daerah. Permasalahan mulai terungkap dengan adanya laporan dan keluhan dari masyarakat yang merasakan mahalnya tarif parkir di berbagai pusat perbelanjaan dengan rincian untuk kenderaan roda empat Rp. 4000 untuk jam pertama dan Rp. 2000 untuk jam berikutnya.

Dalam peraturan gubernur (pergub) no. 24 tahun 2004, pemerintah mematok tarif parkir kendaraan roda empat Rp. 2000 untuk jam pertama dan Rp. 1000 untuk jam berikutnya sedangkan untuk kendaraan roda dua Rp. 1000 untuk jam pertama dan Rp. 500 untuk jam berikutnya. Namun kenyataannya ada beberapa pengelola perparkiran di pusat perbelanjaan telah menaikkan tarif tersebut sebesar 100 % secara sepihak.