Anggota DPRD Batam Usulkan Pajak 10 Persen dari PSK

Belum lama ini, DPRD Batam membahas soal sejumlah pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pajak yang dibahas itu termasuk soal pajak tempat hiburan. Menanggapi hal tersebut, untuk meningkatkan PAD Batam, salah satu anggota DPRD Batam, mengusulkan agar diadakan pemungutan pajak 10 persen dari Pekerja Seks Komersial (PSK).

Wacana ini diusulkan oleh Riky Solihin, anggota DPRD Batam dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, pajak tersebut diberlakukan kepada para PSK yang beroperasi di panti rehabilitasi yang kini telah menjelma sebagai lokalisasi. Pemungutan pajak dari para PSK ini memiliki potensi yang cukup besar dan cara itu dapat segera mendongkrak PAD Batam yang sangat bermanfaat bagi pembangunan.

Sebagai contoh, saat ini di panti rehabilitasi Sintai yang terletak di Teluk Pandan, Tanjung Uncang ini, terdapat sekitar 1.200 orang. Mereka bekerja di 40 buah bar yang ada di lokasi tersebut. Pajak 10 persen itu dikenakan untuk tarif sekali kencan singkat alias short time.